News

APBN Jadi Pertimbangan Indonesia Bekukan Keanggotaan di OPEC December 5, 2016

DENPASAR - Target lifting minyak menjadi dasar pertimbangan utama Indonesia bekukan keanggotaan sementara di OPEC. Terlebih target tersebut sudah masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan ...

DENPASAR – Target lifting minyak menjadi dasar pertimbangan utama Indonesia bekukan keanggotaan sementara di OPEC. Terlebih target tersebut sudah masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2017 mendatang. Demikian penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, Minggu (4/12).

Jonan menceritakan hasil keputusan sidang OPEC di Wina. “Indonesia sebagai anggota OPEC diminta untuk memotong 37 ribu barel. Kira-kira kalau uangnya 2 juta dolar sehari. besar sih. Kira-kira 10 triliun setahun,” tutur Jonan saat ditemui di sela-sela kunjungan ke Geopark dan Museum Geopark Batur di Bangli, Bali.

Menurutnya, besaran angka tersebut berdampak pada postur APBN. “Nah (angka) ini berdampak kepada APBN kita. Karena postur APBN sudah direncanakan, sudah dikonsultasikan kepada DPR dan sebagainya,” kata Jonan.

Jonan menambahkan bahwa pertimbangan lain adalah Indonesia masih tergolong sebagai negara net-importer minyak. “kita ini adalah net importer. Kalau misalnya kita ikut motong, harganya makan naik, biayanya makin besar,” tambahnya.

Terkait batas waktu pembukuan, Pemerintah belum bisa memutuskan. “Saya mau konsultasi ke Presiden dulu,” ungkapnya.

Disinggung masalah proyeksi mengamankan target produksi minyak. Jonan menjelaskan bahwa Pemerintah masih berpegang pada RAPBN tahun 2017, yakni 815 ribu barel. “Tapi kalau saya pikir sih, ini kalau diusahakan. Kalau bisa tidak turun,” ungkapnya. Sementara di tempat terpisah, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, salah satu langkah untuk meningkatkan produksi minyak adalah dengan skema gross split. (NA)


Source: esdm.go.id | ESDM News

-->
Arcandra: Gross Split Mampu Urai Rantai Birokrasi December 4, 2016

DENPASAR - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra tahar, kembali menegaskan kebijakan bagi hasil gross split dalam meningkatkan produksi minyak bumi akan ...

DENPASAR – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra tahar, kembali menegaskan kebijakan bagi hasil gross split dalam meningkatkan produksi minyak bumi akan mampu mengurai rantai birokrasi yang panjang. Pilihan kebijakan tersebut diungkapkan kembali oleh Arcandra di sela-sela kunjungan kerja ke Geopark dan Museum Batur, Bali mendampingi Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

“Ya, rencananya iya. Detailnya akan kita bahas. Semoga ini mengurai rantai birokrasi,” kata Arcandra ketika ditanya tentang rencana implementasi gross split pada Minggu (5/12). Lanjutnya, gross split akan diterapkan oleh Pemerintah pada lapangan minyak bumi yang tidak ekonomis untuk dikembangkan.

Gross split juga dinilai sebagai bagian dari bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan minyak. “Gross split itu bisa dikatakan insentif karena proses birokrasi akan sangat cepat. Dia akan milih teknologi sendiri. Akan pilih seperti apa men-develop lapangan,” jelas Arcandra. Ia menambahkan bahwa sekema ini diperuntukkan bagi lapangan minyak yang secara geologis mengalami kesulitan dan menerapkan Enhanced Oil Recovery (EOR), Deep Water, maupun Marginal Field.

Arcandra juga menginformasikan bahwa pelaksanaan skema tersebut akan segera dilaksanakan. “Ini tim mulai minggu depan, senin besok, meeting maraton sampai akhir Januari,” jelas Arcandra. 

Hingga saat ini, Pemerintah masih menerapkan skema (Production Sharing Contract/PSC). Skema tersebut mensyaratkan Pemerintah untuk menambahkan cost recovery yang dibebankan ke dalam APBN di mana pada tahun 2017 mencapai angka US$10,4 miliar. Sementara bila skema gross split dijalankan maka secara otomotis akan menghapus cost recovery. (NA)


Source: esdm.go.id | ESDM News

-->
ICP November 2016 Turun Jadi US$ 43,25 per Barel December 1, 2016

JAKARTA - Berdasarkan hasil perhitungan Formula ICP, harga minyak mentah Indonesia pada bulan November 2016 mengalami penurunan dibandingkan Oktober 2016. Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia ...

Pemerintah Terus Kaji Pola Distup LPG 3 Kg November 24, 2016

Jakarta, Pemerintah masih  mengkaji pola distribusi tertutup LPG 3 kg  yang akan diterapkan secara bertahap  untuk rakyat miskin, rentan miskin dan usaha mikro di seluruh ...

Pertamina dan AKR Ditugaskan sebagai P3JBT dan P3JBKP Tahun 2017 November 23, 2016

JAKARTA – PT. Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis ...




To be a first-class integrated outsourcing partner, creating a mutually beneficial relationships with our clients through our involvement in providing sound, viable and profitable solutions to client problems.